Kumpulan Berita
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menyoroti usulan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang dipilih oleh DPRD. Ia menyebut, pembahasan ini secara informal intens dikomunikasikan di internal antarfraksi di DPR RI.
Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menegaskan, revisi Undang-Undang (UU) Pemilu wajib segera dilakukan menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan antara pemilu nasional dan lokal.
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisah pelaksanaan pemilu nasional dan daerah. Dalam putusan MK, pemilihan nasional baik Pileg DPR, DPD dan Pilpres digelar secara serentak
Hakim menyorot keterangan berdasarkan cerita orang lain.
Dede Yusuf Macan Effendi mengaku, pihaknya menampung usulan pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) ada jeda dua tahun.
Mahkamah Konstitusi (MK) melarang calon legislatif (caleg) terpilih demi maju pemilihan kepala daerah (pilkada).
Nantinya dari hasil evaluasi, KPU tak akan menggunakan Petugas ad-hoc yang bermasalah dalam pelaksanaan PSU nantinya.
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera merampungkan proses tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU).