Pilkada.

Mahkamah Konstitusi (MK) mempercepat penanganan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilkada 2024. Bahkan, putusan dismissal akan dilakukan pada 4 hingga 5 Februari 2025.

Undangan ini dalam rangka meminta penjelasan.

Dalam rangka menjaga kondusifitas keamanan jelang putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sengketa Pilkada Kabupaten Puncak Jaya, pada Kamis 30 Januari 2025

Ia menjelaskan, pelantikan itu digelar di Istana Negara lantaran status Ibu Kota Negara masih di Jakarta meskipun nomenklaturnya telah berubah. Dalam hal ini, belum adanya Keppres soal IKN.

Permintaan dilayangkan setelah Komisi II DPR RI menggelar rapat kerja bersama Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP yang menyepakati kepala daerah terpilih di wilayah tak ada sengketa PHPU di MK bisa dilantik serentak pada Kamis, 6 Februari 2025.

hukum pasangan Ahmad Lutfhi - Taj Yasin Maimoen berharap, masyarakat Jawa Tengah (Jateng) bisa hidup guyub pasca-pasangan Andika M Perkasa dan Hendrar Prihadi (Hendi) mencabut gugatan Pilgub Jawa Tengah (Jateng). Hal ini juga sebagai bentuk berakhirnya tahapan Pilkada di provinsi tersebut.

Ia menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan dua opsi pelantikan kepala daerah terpilih. Pertama, pelantikan kepala daerah secara serentak akan digelar setelah MK menangani sengketa Pilkada pada 12 Maret 2025.

Gubernur Jakarta terpilih periode 2025-2030, Pramono Anung berjanji akan keliling lokasi blusukan belanja masalah saat kampanye hingga membenahi sejumlah masalah seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Sehat (KJS), persoalan Kampung Bayam, dan lainnya.