Kumpulan Berita

Pilkada


Nasional
6 January 2026

Wacana Pilkada lewat DPRD, Demokrat Tegaskan Satu Barisan dengan Prabowo

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengatur mekanisme pemilihan kepala daerah melalui undang-undang.

Nasional
31 December 2025

DPR Soroti Wacana Evaluasi Pilkada Bukan Sekadar Kemunduran Demokrasi

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Gerindra, Azis Subekti, menilai wacana peninjauan ulang mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) perlu ditempatkan dalam kerangka perbaikan demokrasi, bukan sebagai kemunduran politik.

Nasional
30 December 2025

Prasetyo Hadi Beberkan Alasan Gerindra Dukung Pilkada Lewat DPRD

Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi menjelaskan, alasan partainya mendukung usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Wacana tersebut kembali mencuat setelah Partai Golkar memasukkan usulan itu dalam hasil Rapimnas partainya.

Nusantara
22 August 2025

Matius Fakhiri – Aryoko Rumaropen Menangkan Pilgub Papua, Partai Perindo: Wujudkan Masyarakat Maju, Inklusif dan Sejahtera

Komitmen Partai yang dikenal dengan Partai Kita dalam mengusung Matius Fakhiri??" Aryoko Rumaropen dilandasi keyakinan pasangan ini membawa perubahan signifikan bagi Papua.

Nusantara
8 August 2025

KPU: PSU Pilkada Papua 2025 Paling Aman dan Sukses Sepanjang Sejarah

Pelaksanaan PSU Pilkada Papua 2025 menjadi pilkada teraman dan terkondusif sepanjang sejarah di Bumi Cenderawasih

Nusantara
2 August 2025

Jelang PSU Pilkada Papua, Pj Gubernur Agus Fatoni Sidak Nelayan di Pulau Cina Kecil

Fatoni juga tidak lupa mengingatkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga proses demokrasi.

Nasional
27 June 2025

Putusan MK Pilpres dan Pilkada Beda 2 Tahun, Komisi II DPR: Segera Revisi UU Pemilu

Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera menegaskan, revisi Undang-Undang (UU) Pemilu wajib segera dilakukan menyusul adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemisahan antara pemilu nasional dan lokal.

Nasional
26 June 2025

Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan memisah pelaksanaan pemilu nasional dan daerah. Dalam putusan MK, pemilihan nasional baik Pileg DPR, DPD dan Pilpres digelar secara serentak