Kumpulan Berita
RUU KUHAP.
Ketua KPK: RUU KUHAP Tidak Terlalu Banyak Pengaruhnya
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) resmi mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menjadi Undang-Undang (UU).
Kemenkum Ungkap 4 RUU Prioritas Nasional, Termasuk RUU KUHAP
Kementerian Hukum (Kemenkum) melaporkan terdapat empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah disiapkan sebagai prioritas nasional. Salah satunya adalah RUU KUHAP.
KPK Soroti Pasal RUU KUHAP yang Tak Sinkron dengan Wewenangnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama para pakar hukum untuk membahas implikasi dari Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), khususnya terkait sejumlah pasal yang dinilai tidak selaras dengan tugas dan kewenangan KPK.
RDP dengan Komisi III DPR, Ikatan Advokat Bahas Penggunaan Senpi hingga Disabilitas Terjerat Hukum
DPR terbuka terhadap masukan dari seluruh lapisan masyarakat terkait RUU KUHAP.
Pembatasan Interaksi Jaksa dan Penyidik di RUU KUHAP Disorot Akademisi
Klausa yang mengatur interaksi antara jaksa dan penyidik yang hanya berjumlah satu kali tidak luput dari kritik. Pengaturan ini dianggap berpotensi menciderai keadilan.
Ketua DPR Tegaskan Pembahasan Revisi UU Pemilu dan KUHAP Tak Bakal Terburu-buru
Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan pembahasan revisi UU Pemilu dan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak akan terburu-buru.
Hak Imunitas Disetujui, Peradi SAI: Supaya Tidak Ada Kriminalisasi Advokat!
Hak imunitas untuk advokat itu berlaku sepanjang advokat menjalankan profesinya dengan itikad baik.
Komisi III Pastikan Kejagung Tetap Miliki Kewenangan Tangani Kasus Korupsi di RUU KUHAP
Habiburokhman mengatakan bahwa isu itu beredar karena merujuk pada draf RUU KUHAP yang belum final.