Yusril ihza Mahendra.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut aset hasil korupsi memang harus dirampas.

Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemerintah siap untuk membahasan RUU Perampasan Aset bersama DPR RI.

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan hukuman mati dalam KUHP Nasional tidak dihapuskan

Yusril Ihza Mahendra menyatakan pemulangan predator seksual, Reynhard Sinaga ke Indonesia bukan prioritas pemerintah Indonesia.

Yusril Ihza Mahendra menerima kunjungan dari Menteri Dalam Negeri Malayasia, Saifuddin Nasution pada Selasa (25/2/2025).

Ia mengatakan, RUU Keamanan Laut sangat diperlukan untuk menjadi payung hukum pengamanan di perairan Indonesia. Ia mengatakan, pihaknya bakal melapor ke Presiden Prabowo Subianto terkait hasil kesepakatan rapat itu yakni, merancang UU Keamanan Laut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menggulirkan wacana pembentukan Badan Legislasi Nasional.

Yusril Ihza Mahendra menanggapi perihal masih ada 300 terpidana mati yang belum dieksekusi.