Kumpulan Berita

Yusril ihza Mahendra.


Nasional
26 January 2026

Yusril soal WNI Jadi Tentara Asing: Kewarganegaraan Tidak Otomatis Hilang

Yusril menegaskan, kehilangan kewarganegaraan tidak terjadi secara otomatis meskipun ketentuannya telah diatur dalam undang-undang.

Nasional
22 January 2026

Yusril Ungkap Reformasi Polri Fokus Pembenahan Internal dan Revisi UU Kepolisian

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan perkembangan terkini proses Reformasi Polri yang saat ini tengah dibahas.

Nasional
21 January 2026

Yusril Ungkap Laporan Komisi Reformasi Polri Disampaikan ke Prabowo Akhir Januari

Laporan berbentuk rekomendasi itu akan disampaikan pada akhir Januari 2026.

Nasional
3 January 2026

KUHP dan KUHAP Resmi Berlaku, Yusril: Indonesia Tinggalkan Hukum Pidana Kolonial

Pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2024 pada 2 Januari 2026.

Nasional
20 December 2025

Yusril: Penempatan Polri Aktif di Kementerian Harus Diatur PP, Bukan Sekadar Perpol

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan, bahwa pemerintah tengah merancang Peraturan Pemerintah (PP) untuk mengatur penempatan anggota Polri aktif agar dapat menduduki jabatan sipil di kementerian dan lembaga.

Nasional
3 December 2025

Indonesia Pulangkan 2 Napi Narkotika ke Belanda

Keduanya adalah Siegfried Mets (74) dan Ali Tokman (65).

Nasional
7 November 2025

Yusril, Otto hingga Mahfud Sambangi Istana, Bakal Dilantik jadi Komite Reformasi Polri?

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyambangi Kompleks Istana Kepresidenan.

Nasional
4 November 2025

Perputaran Uang Judol Kalahkan Korupsi, Narkotika Teratas

Perputaran uang dari Judi Online (Judol) lebih besar ketimbang tindak pidana korupsi.