DPR.

Dia menegaskan, bahwa ekonomi, dalam perspektif Prof. Soemitro, bukan sekadar berbicara mengenai angka dan pertumbuhan makro.

Namun tidak hanya itu, ia juga memaparkan untuk jangka pendek, tentu dapat mengoptimalkan lahan yang ada, untuk mencapai kedaulatan pangan.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan alasan ingin menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).

Presiden Prabowo Subianto tiba di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026). Kehadirannya dalam rangka menyampaikan pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) dalam rapat paripurna DPR.

Guru Besar Fakultas Hukum UGM, Zainal Arifin Mochtar, mengingatkan DPR RI untuk berhati-hati dalam menerapkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) yang terlalu tinggi. Pasalnya, penerapan ambang batas yang tinggi berpotensi merusak representasi suara rakyat dan sistem pemilu proporsional.

Seluruh anak Indonesia yang kurang mampu berhak mendapatkan fasilitas hingga bantuan pendidikan dari pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU PSdK) menjadi undang-undang (UU).

Rapat digelar secara tertutup untuk umum agar Komisi X bisa mengeksplorasi kasus lebih mendalam.