DPR

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mencecar pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), usai menyampaikan bahwa laporan keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang absen dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada Jumat (17/7/2026) siang. Rapat beragendakan penyampaian laporan keuangan BGN Tahun Anggaran 2025.

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) untuk memprioritaskan penataan taxiway Bandara Halim Perdanakusuma.

Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM) Harris Arthur Hedar memberikan masukan dalam penyusunan RUU Hukum Perdata Internasional (HPI) yang saat ini digodok DPR RI

Fraksi Partai Golkar DPR RI menilai biaya pendidikan yang layak untuk satu siswa mencapai Rp18 juta per tahun. Nilai itu didapat dari hasil kajian Fraksi Partai Golkar yang menghimpun data dari kajian resmi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (2024), Risalah Kebijakan Kemendikbud (2020), data Badan Pusat Statistik (BPS), serta berbagai regulasi yang berlaku.

Marwan menyinggung hadirnya undang-undang Perkawinan. Dimana, dalam regulasi itu diatur secara tegas adanya pasangan antara laki-laki dan perempuan.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Hukum Adat.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, menyoroti dinamika antara Kementerian Pariwisata dan Direktorat Jenderal Imigrasi terkait usulan penambahan negara dalam kebijakan bebas visa kunjungan untuk mendukung sektor pariwisata nasional. Ia menilai kebijakan tersebut berpotensi besar dalam menciptakan lapangan kerja serta menggerakkan berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM.