Dpr

Masyarakat Kabupaten Bandung Barat menyampaikan berbagai aspirasi mulai dari persoalan ketahanan pangan, minimnya fasilitas publik seperti penerangan jalan umum (PJU), hingga kebutuhan sektor pertanian.

Laporan dugaan pelanggaran etik ini dilayangkan lantaran Deddy dinilai tak ada iktikad untuk meminta maaf secara terbuka atas pernyataan wartawan "gerombolan sirkus.

Dia menegaskan, setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangannya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan di DPR RI.

Komisi XI DPR RI resmi menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) untuk diteruskan ke tingkat pengambilan keputusan selanjutnya. Dalam rapat kerja yang digelar Senin (20/7/2026), Panitia Kerja (Panja) RUU PFII menyatakan seluruh pembahasan tingkat I telah rampung dan siap dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini menilai wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan membatasi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi anak dari keluarga mampu perlu dikaji secara matang. Menurutnya, kebijakan tersebut akan sulit diterapkan di sekolah negeri karena berpotensi menimbulkan kecemburuan antarsiswa.

Sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mencecar pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), usai menyampaikan bahwa laporan keuangan BGN Tahun Anggaran 2025 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) untuk memprioritaskan penataan taxiway Bandara Halim Perdanakusuma.

Penyusunan Buku Anotasi KUHAP bertujuan memberikan penjelasan atas berbagai ketentuan yang masih berpotensi menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat.