Anggaran

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat tambahan pagu anggaran senilai Rp2,74 triliun, menjadi Rp29,5 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Pemerintah menargetkan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat demo selesai dalam 6 bulan. Prioritas utama adalah fasilitas publik yang langsung melayani masyarakat. Anggaran disiapkan Rp900 miliar, dimulai dari Jakarta.

Sri Mulyani bebaskan PPN atas kuda kavaleri dan perlengkapan pendukungnya untuk Kemenhan dan TNI melalui PMK Nomor 61 Tahun 2025. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September hingga 31 Desember 2025. Tujuannya mendukung kesiapan alat pertahanan hewan khusus.

Pemerintah mengalokasikan Rp900 miliar untuk memulihkan kerusakan gedung DPRD dan fasilitas publik lainnya akibat demonstrasi. Rumah menteri dan anggota DPR tidak termasuk dalam alokasi anggaran ini.

Menkeu Sri Mulyani ungkap APBN 2026 alokasikan Rp508 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos). Anggaran ini wujudkan komitmen pemerintah lindungi masyarakat tidak mampu sepanjang hayat melalui berbagai program dari bayi hingga lansia, mencakup PKH, KIP, beasiswa, jaminan kehilangan pekerjaan, subsidi KUR & JKN, serta bantuan lansia.

Bulog siap memaksimalkan anggaran Rp22,7 triliun dari pemerintah di tahun 2026 untuk membangun penggilingan beras modern dan membeli RMU canggih demi mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo.

BPS mengajukan tambahan anggaran Rp1,65 triliun kepada DPR untuk Sensus Ekonomi 2026, di luar pagu yang sudah disetujui Rp6,85 triliun. Dana ini penting untuk kegiatan statistik strategis dan survei lainnya.

Pemerintah melalui Danantara menganggarkan Rp1,5 triliun untuk serap gula petani dalam negeri. Langkah ini diambil untuk antisipasi masalah penyerapan dan menjaga harga di atas HAP. Pemerintah, pedagang, dan petani harus bekerja sama.