Anggaran.

Sri Mulyani membantah isu pemangkasan dana Otsus 2026, menekankan efektivitas penggunaan anggaran. Fokus pada penyaluran tepat sasaran untuk pendidikan dan kesehatan di Papua dan Aceh, menjawab evaluasi hasil Otsus selama 10 tahun terakhir. Penyerapan dana Otsus juga menjadi sorotan.

Pemerintah mengalokasikan Rp900 miliar untuk memulihkan kerusakan gedung DPRD dan fasilitas publik lainnya akibat demonstrasi. Rumah menteri dan anggota DPR tidak termasuk dalam alokasi anggaran ini.

Menkeu Sri Mulyani ungkap APBN 2026 alokasikan Rp508 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos). Anggaran ini wujudkan komitmen pemerintah lindungi masyarakat tidak mampu sepanjang hayat melalui berbagai program dari bayi hingga lansia, mencakup PKH, KIP, beasiswa, jaminan kehilangan pekerjaan, subsidi KUR & JKN, serta bantuan lansia.

Presiden Prabowo Subianto di depan Bupati seluruh Indonesia menekankan pentingnya efisiensi anggaran daerah, sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia mewanti-wanti agar mengutamakan kerja bukan kunjungan kerja.

BPS mengajukan tambahan anggaran Rp1,65 triliun kepada DPR untuk Sensus Ekonomi 2026, di luar pagu yang sudah disetujui Rp6,85 triliun. Dana ini penting untuk kegiatan statistik strategis dan survei lainnya.

Pemerintah melalui Danantara menganggarkan Rp1,5 triliun untuk serap gula petani dalam negeri. Langkah ini diambil untuk antisipasi masalah penyerapan dan menjaga harga di atas HAP. Pemerintah, pedagang, dan petani harus bekerja sama.

Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp508,2 triliun untuk bansos di RAPBN 2026, lebih tinggi dari era Jokowi. Anggaran ini mencakup PKH, Kartu Sembako, BLT Desa, subsidi energi, dan lainnya. Fokus pada peningkatan akurasi data dan sinergi program.

Pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026, menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan gizi masyarakat dan kualitas SDM.