Anggaran

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menerima kunjungan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti untuk membahas laporan pendahuluan anggaran tahun depan serta mendesak perbaikan mendasar dalam operasional dan teknologi.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti soal masih adanya anggaran yang mengendap di kas daerah. Hal ini disampaikan ketika Purbaya menghadiri rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penyerapan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum yang masih diatas sedikit 50 persen meski sudah memasuki kuartal IV 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasannya dibalik pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang memicu protes dari sejumlah kepala daerah. Menurut Purbaya, pemotongan ini bukan berarti ekonomi di daerah melemah, melainkan merupakan upaya untuk mengoptimalkan kinerja anggaran agar lebih efektif.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan alokasi belanja untuk daerah sebenarnya mengalami kenaikan, meskipun Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) telah mencapai Rp13 triliun dari pagu anggaran Rp71 triliun hingga 8 September 2025. Angka ini melonjak tajam dibandingkan realisasi hingga April 2025 yang tercatat baru Rp2,3 triliun.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 38 provinsi. Peningkatan ini mendorong penyerapan anggaran BGN. Setiap SPPG berdiri menyerap Rp900 juta-Rp1 miliar per bulan.

Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2026 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp118,5 triliun atau terdapat penambahan Rp47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp70,86 triliun.