Anggaran.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyambangi kantor Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo untuk memantau pelaksanaan dan penyerapan anggaran kementerian tersebut menjelang akhir tahun anggaran 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan alasannya dibalik pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) yang memicu protes dari sejumlah kepala daerah. Menurut Purbaya, pemotongan ini bukan berarti ekonomi di daerah melemah, melainkan merupakan upaya untuk mengoptimalkan kinerja anggaran agar lebih efektif.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan alokasi belanja untuk daerah sebenarnya mengalami kenaikan, meskipun Transfer ke Daerah (TKD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Badan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk tahun anggaran 2026 menjadi Rp268 triliun.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 38 provinsi. Peningkatan ini mendorong penyerapan anggaran BGN. Setiap SPPG berdiri menyerap Rp900 juta-Rp1 miliar per bulan.

Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2026 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp118,5 triliun atau terdapat penambahan Rp47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp70,86 triliun.

Pemerintah menargetkan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat demo selesai dalam 6 bulan. Prioritas utama adalah fasilitas publik yang langsung melayani masyarakat. Anggaran disiapkan Rp900 miliar, dimulai dari Jakarta.

Sri Mulyani bebaskan PPN atas kuda kavaleri dan perlengkapan pendukungnya untuk Kemenhan dan TNI melalui PMK Nomor 61 Tahun 2025. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September hingga 31 Desember 2025. Tujuannya mendukung kesiapan alat pertahanan hewan khusus.