Anggaran

Badan Gizi Nasional (BGN) mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp50 triliun untuk tahun anggaran 2026 menjadi Rp268 triliun.

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat 8.018 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi di 38 provinsi. Peningkatan ini mendorong penyerapan anggaran BGN. Setiap SPPG berdiri menyerap Rp900 juta-Rp1 miliar per bulan.

Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2026 disetujui Komisi V DPR RI sebesar Rp118,5 triliun atau terdapat penambahan Rp47,64 triliun dari pagu indikatif TA 2026 sebesar Rp70,86 triliun.

Pemerintah menargetkan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat demo selesai dalam 6 bulan. Prioritas utama adalah fasilitas publik yang langsung melayani masyarakat. Anggaran disiapkan Rp900 miliar, dimulai dari Jakarta.

Sri Mulyani bebaskan PPN atas kuda kavaleri dan perlengkapan pendukungnya untuk Kemenhan dan TNI melalui PMK Nomor 61 Tahun 2025. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September hingga 31 Desember 2025. Tujuannya mendukung kesiapan alat pertahanan hewan khusus.

Sri Mulyani membantah isu pemangkasan dana Otsus 2026, menekankan efektivitas penggunaan anggaran. Fokus pada penyaluran tepat sasaran untuk pendidikan dan kesehatan di Papua dan Aceh, menjawab evaluasi hasil Otsus selama 10 tahun terakhir. Penyerapan dana Otsus juga menjadi sorotan.

Menkeu Sri Mulyani ungkap APBN 2026 alokasikan Rp508 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos). Anggaran ini wujudkan komitmen pemerintah lindungi masyarakat tidak mampu sepanjang hayat melalui berbagai program dari bayi hingga lansia, mencakup PKH, KIP, beasiswa, jaminan kehilangan pekerjaan, subsidi KUR & JKN, serta bantuan lansia.

Bulog siap memaksimalkan anggaran Rp22,7 triliun dari pemerintah di tahun 2026 untuk membangun penggilingan beras modern dan membeli RMU canggih demi mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo.