Anggaran

Pemerintah menargetkan perbaikan fasilitas umum yang rusak akibat demo selesai dalam 6 bulan. Prioritas utama adalah fasilitas publik yang langsung melayani masyarakat. Anggaran disiapkan Rp900 miliar, dimulai dari Jakarta.

Sri Mulyani bebaskan PPN atas kuda kavaleri dan perlengkapan pendukungnya untuk Kemenhan dan TNI melalui PMK Nomor 61 Tahun 2025. Kebijakan ini berlaku mulai 1 September hingga 31 Desember 2025. Tujuannya mendukung kesiapan alat pertahanan hewan khusus.

Sri Mulyani membantah isu pemangkasan dana Otsus 2026, menekankan efektivitas penggunaan anggaran. Fokus pada penyaluran tepat sasaran untuk pendidikan dan kesehatan di Papua dan Aceh, menjawab evaluasi hasil Otsus selama 10 tahun terakhir. Penyerapan dana Otsus juga menjadi sorotan.

Menkeu Sri Mulyani ungkap APBN 2026 alokasikan Rp508 triliun untuk perlindungan sosial (perlinsos). Anggaran ini wujudkan komitmen pemerintah lindungi masyarakat tidak mampu sepanjang hayat melalui berbagai program dari bayi hingga lansia, mencakup PKH, KIP, beasiswa, jaminan kehilangan pekerjaan, subsidi KUR & JKN, serta bantuan lansia.

Bulog siap memaksimalkan anggaran Rp22,7 triliun dari pemerintah di tahun 2026 untuk membangun penggilingan beras modern dan membeli RMU canggih demi mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto di depan Bupati seluruh Indonesia menekankan pentingnya efisiensi anggaran daerah, sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia mewanti-wanti agar mengutamakan kerja bukan kunjungan kerja.

Pemerintah melalui Danantara menganggarkan Rp1,5 triliun untuk serap gula petani dalam negeri. Langkah ini diambil untuk antisipasi masalah penyerapan dan menjaga harga di atas HAP. Pemerintah, pedagang, dan petani harus bekerja sama.

Awalnya Prabowo mengungkap keinginannya untuk memperbaiki setiap sekolah di Tanah Air. Sebab, Indonesia memiliki anggaran pendidikan yang cukup tinggi.