Anggaran

Presiden Prabowo Subianto di depan Bupati seluruh Indonesia menekankan pentingnya efisiensi anggaran daerah, sebagai salah satu kunci untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dia mewanti-wanti agar mengutamakan kerja bukan kunjungan kerja.

BPS mengajukan tambahan anggaran Rp1,65 triliun kepada DPR untuk Sensus Ekonomi 2026, di luar pagu yang sudah disetujui Rp6,85 triliun. Dana ini penting untuk kegiatan statistik strategis dan survei lainnya.

Pemerintah melalui Danantara menganggarkan Rp1,5 triliun untuk serap gula petani dalam negeri. Langkah ini diambil untuk antisipasi masalah penyerapan dan menjaga harga di atas HAP. Pemerintah, pedagang, dan petani harus bekerja sama.

Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan Rp508,2 triliun untuk bansos di RAPBN 2026, lebih tinggi dari era Jokowi. Anggaran ini mencakup PKH, Kartu Sembako, BLT Desa, subsidi energi, dan lainnya. Fokus pada peningkatan akurasi data dan sinergi program.

Pemerintah mengalokasikan Rp335 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026, menargetkan 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan gizi masyarakat dan kualitas SDM.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan APBN tanpa defisit dalam 2 tahun ke depan. Ia berjanji untuk terus melakukan efisiensi anggaran dan berharap dapat mencapai APBN seimbang pada tahun 2027 atau 2028.

Presiden Prabowo Subianto mengklaim telah menyelamatkan Rp300 triliun anggaran negara dari potensi korupsi. Anggaran tersebut dialihkan untuk program yang lebih produktif dan dirasakan rakyat. Prabowo siap bertanggung jawab atas keputusannya.

APBN 2026 fokus pada program prioritas seperti makan bergizi gratis, koperasi Merah Putih, kesehatan gratis, perbaikan sekolah, dan ketahanan pangan. Pemerintah juga menekankan reformasi fiskal dan deregulasi untuk memperkuat ekonomi.