Anggaran.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp66 triliun meski telah mendapat Pagu Anggaran 2027 senilai Rp139,19 triliun. Tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk menunjang sejumlah kebutuhan Polri, seperti penanggulangan bencana, penanganan kerusuhan massa, dan pengamanan VVIP.

Presiden Prabowo Subianto menaikkan anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) lebih dari 100 persen.

Purbaya menegaskan bahwa pemerintah siap mengucurkan alokasi anggaran untuk mempercepat penanganan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan (Karhutla)

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penyerapan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengusulkan penambahan anggaran untuk menjamin keberlanjutan layanan angkutan laut perintis hingga akhir 2026.

Kementerian Keuangan membuka ruang lebar bagi kenaikan alokasi anggaran Transfer ke Daerah (TKD) dengan proyeksi peningkatan hingga menyentuh angka Rp90 triliun pada tahun depan. Kepastian ini akan digodok lebih lanjut dalam rangkaian penyusunan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode berikutnya.

Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan kebutuhan anggaran untuk tahun 2027 Rp291 triliun. Akan tetapi hanya Rp98,47 triliun yang disetujui

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,65 triliun untuk pelaksanaan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) pada tahun 2027. Alokasi tersebut menjadi bagian dari pagu indikatif anggaran Kementerian PU tahun 2027 yang mencapai Rp98,47 triliun.