APBN

Kementerian Agama (Kemenag) menanggapi wacana pembangunan ulang Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang roboh beberapa waktu lalu dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Wacana tersebut menuai pro dan kontra di masyarakat.

Ekonomi Indonesia diklaim tumbuh solid di atas 5% di tahun pertama pemerintahan Prabowo. Ekonom Celios, Nailul Huda, memberikan catatan terkait potensi pelemahan ekonomi di 2025, menyoroti indikator seperti PMI manufaktur, PHK, dan penurunan IKK.

Kementerian Keuangan memastikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak membebani APBN. Pendanaan murni B2B oleh konsorsium Indonesia-China, bukan utang pemerintah. PT KAI terlibat dalam konsorsium.

Diskon tarif listrik dinilai efektif redam kekhawatiran kenaikan biaya hidup. Namun, keberlanjutannya bergantung pada anggaran negara. Kebijakan ini penting jaga kepercayaan publik di tengah gejolak ekonomi.

Kementerian Pekerjaan Umum memberikan pendampingan teknis dan membuka hotline konsultasi untuk pondok pesantren di seluruh Indonesia, fokus pada keamanan struktur bangunan dan izin pendirian. Tim teknis akan dikerahkan untuk pengecekan, didanai dari APBN, dengan sampling audit di provinsi dengan pesantren terbanyak.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah belum memutuskan apakah gaji ASN daerah akan ditanggung pusat, mempertimbangkan kemampuan APBN dan kondisi ekonomi yang melambat. Disiplin fiskal tetap menjadi prioritas.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terkendali di bawah 3 persen.

DPR telah mengesahkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-5.