APBN.

Kemenkeu kembali menunda konferensi pers APBN Kita, menimbulkan spekulasi terkait perubahan kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan dampaknya pada kebijakan fiskal. Publik dan media harus menunggu update resmi kondisi fiskal terbaru.

Penempatan dana Rp200 triliun di Bank Himbara dan BSI menuai pro dan kontra. Ekonom menyoroti potensi pelanggaran konstitusi, sementara GREAT Institute menilai langkah ini konstitusional dan strategis untuk pemulihan ekonomi nasional.

Ekonom Didik J Rachbini kritik penempatan Rp200 triliun dana negara ke Bank Himbara & BSI. Keputusan ini dinilai melanggar konstitusi & UU karena tidak melalui proses legislasi yang benar. Berpotensi jadi preseden buruk pengelolaan APBN.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin pemerintah memiliki kas yang cukup untuk menjalankan program.

Penerimaan PPN dan PPnBM hingga Juli 2025 turun. Menkeu Purbaya optimis kuartal IV akan bangkit dengan dukungan belanja negara dan insentif fiskal. Pemerintah siapkan program percepatan pembangunan.

Menkeu Purbaya optimis Danantara akan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 2029, mengurangi ketergantungan pada APBN. Investasi strategis difokuskan pada sektor produktif dengan nilai tambah tinggi, menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan.

Rencana pengalokasian dana Transfer ke Daerah (TKD) ke masing-masing penduduk menuai sorotan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berencana mengalokasikan dana transfer ke daerah (TKD) per kapita