Bawaslu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja memprotes keras Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang tidak membatasi nominal door prize saat masa kampanye.

Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 ternyata masih diwarnai dugaan pelanggaran.

Komisi II DPR RI menggelar rapat bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) hingga pemerintah yang diwakili Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Anggota Bawaslu RI, Herwyn JH, meminta jajaran pengawas untuk memperketat pengawasan di daerah yang menggelar Pemungutan Suara Ulang (PSU). Hal ini penting sebab penguatan pengawasan berkaitan dengan hak rakyat yang harus dijaga.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banggai menangani dugaan pelanggaran di wilayah Pemilihan Suara Ulang (PSU), yakni Kecamatan Simpang Raya dan Kecamatan Toili.

Para penyelenggara pemilu itu diberhentikan karena terbukti melanggar kode etik sebelum pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU).

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera merampungkan proses tahapan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Komisi II DPR RI mengundang KPU dan Bawaslu serta Kementerian Dalam Negeri pada hari ini, Kamis (27/2/2025). Undangan ini dalam rangka membahas soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK)