Buruh.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan harus mampu memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan buruh.

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran menindaklanjuti, setiap laporan terkait pungutan liar (pungli), premanisme, dan tindak kejahatan yang mengganggu aktivitas perusahaan serta iklim investasi.

Menurutnya, perbedaan kepentingan dalam hubungan industrial merupakan dinamika yang wajar, namun harus diselesaikan melalui musyawarah, kepatuhan pada regulasi, dan komitmen bersama menjaga ketertiban.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, bahwa stabilitas keamanan merupakan syarat utama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjaga keberlangsungan kegiatan usaha.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mendesak pemerintah dan DPR menghapus sistem outsourcing dalam rancangan undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menegaskan, pengangkatan tersebut sekaligus menjadi amanah bagi Polri untuk terus meningkatkan pelayanan kepada para pekerja.

Penasihat Khusus Presiden (PKP) Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, turun langsung melakukan peninjauan ke lokasi aset PT Jabatex (Dalam Pailit) di Jalan Kalisabi Raya Nomor 156, Cibodas, Kota Tangerang, Senin (24/8/2026).

Persoalan tersebut menyangkut hak masyarakat untuk mendapatkan perlindungan sosial di tengah kondisi ekonomi yang semakin berat.