Kumpulan Berita

Buruh.


Hot Issue
18 September 2026

Buruh Minta UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Menaker: Tunggu RUU Pelindungan Ketenagakerjaan

Kalangan buruh mengusulkan kenaikan upah minimum hingga 9,5 persen.

Hot Issue
17 September 2026

Buruh Kecewa Berat dengan Draf RUU Ketenagakerjaan, Ini Reaksi Menaker

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli merespons kekecewaan buruh terhadap draf RUU Ketenagakerjaan yang tengah dibahas DPR.

Hot Issue
17 September 2026

Buruh Desak UMP 2027 Naik 9,5 Persen

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh mengajukan usulan kenaikan upah minimum tahun 2027 pada kisaran 7,5 persen hingga 9,5 persen.

Nasional
14 September 2026

Kapolri: Revisi UU Ketenagakerjaan Harus Perkuat Perlindungan dan Kesejahteraan Buruh

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan harus mampu memperkuat perlindungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan buruh.

Nasional
11 September 2026

Kapolri Perintahkan Jajaran Tindak Pungli dan Premanisme yang Ganggu Investasi

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajaran menindaklanjuti, setiap laporan terkait pungutan liar (pungli), premanisme, dan tindak kejahatan yang mengganggu aktivitas perusahaan serta iklim investasi.

Nasional
11 September 2026

Kapolri Dorong Keseimbangan Keberlangsungan Usaha dan Kesejahteraan Buruh

Menurutnya, perbedaan kepentingan dalam hubungan industrial merupakan dinamika yang wajar, namun harus diselesaikan melalui musyawarah, kepatuhan pada regulasi, dan komitmen bersama menjaga ketertiban.

Nasional
11 September 2026

Kapolri: Stabilitas Keamanan Jadi Syarat Utama Investasi!

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan, bahwa stabilitas keamanan merupakan syarat utama untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan menjaga keberlangsungan kegiatan usaha.

Hot Issue
9 September 2026

Serikat Buruh Minta Menaker Hapus Sistem Outsourcing 

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mendesak pemerintah dan DPR menghapus sistem outsourcing dalam rancangan undang-undang (RUU) Ketenagakerjaan