DPR RI

Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas mengungkapkan, DPR RI telah mengusulkan agar pemberian izin konsesi tambang tak melalui proses lelang bisa diatur dalam RUU Minerba.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah untuk berhenti merekrut staf khusus (Stafsus) menteri di tengah polemik efisiensi anggaran.

Kejaksaan Agung (Kejagung) turut terkena terpangkas anggarannya imbas adanya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Pemerintah mengusulkan adanya Revisi Undang-Undang (RUU) Keamanan Laut. RUU itu ditujukan untuk mengurai tumpang tindih lembaga dan regulasi terkait keamanan di laut.

Anggota Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta setiap kementerian dan lembaga mengkaji ulang wacana pengurangan pegawai

Ketua PBHI Julius Ibrani mengatakan hal itu dikarenakan dengan kewenangan yang ada saat ini, ketiga lembaga itu justru seringkali melakukan penyimpangan seperti korupsi dan kekerasan.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad kembali menegaskan, bahwa revisi tata tertib (Tatib) DPR, ditujukan agar adanya penguatan dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Badan Legislasi (Baleg) akan segera membahas revisi undang-undang nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba).