Kumpulan Berita

DPR RI


Megapolitan
5 September 2025

Polisi Pastikan Demo 5 September di DPR Aman Terkendali

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam memastikan aksi demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPR RI, Jakarta pada Jumat (5/9/2025) berlangsung aman dan terkendali.

Nasional
5 September 2025

Take Home Pay Anggota DPR Usai Tunjangan Dipangkas Jadi Rp65,5 Juta

DPR RI resmi menghentikan tunjangan perumahan bagi anggotanya yang berlaku sejak 31 Agustus 2025. Selain itu, ada juga pemangkasan tunjangan dan fasilitas bagi anggota dewan.

Nasional
5 September 2025

DPR Pangkas Tunjangan dan Fasilitas, dari Biaya Komunikasi hingga Transportasi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan DPR akan memangkas sejumlah tunjangan dan fasilitas bagi para anggota dewan.

Nasional
5 September 2025

Aksi di Depan DPR, Massa Tagih 17+8 Tuntutan Rakyat

Ratusan massa yang terdiri dari elemen mahasiswa dan masyarakat sipil menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR RI, Jumat (5/9/2025). Berdasarkan flyer yang tersebar, mereka menagih 17+8 Tuntutan Rakyat.

Property
5 September 2025

Anggota DPR Tak Lagi Dapat Tunjangan Rumah Rp50 Juta

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa tunjangan perumahan bagi anggota DPR telah resmi dihentikan mulai 31 Agustus 2025.

Nasional
5 September 2025

Lahirnya Tuntutan 17+8, Satu Suara dan Aspirasi Rakyat: Guru Besar hingga Penerima Beasiswa LPDP

Tuntutan 17+8 yang ditujukan kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ramai menggema di masyarakat. Tuntutan ini ternyata lahir dari suara-suara dan aspirasi masyarakat.

Hot Issue
4 September 2025

DPR Soroti Alih Fungsi Lahan yang Ganggu Produksi Beras Nasional 

DPR RI menyoroti fenomena konversi lahan yang terjadi setiap tahun dan dinilai menjadi faktor krusial yang memengaruhi produksi beras nasional.

Nasional
4 September 2025

Kembalikan Kepercayaan Publik ke DPR, Waketum Partai Perindo Ferry Kurnia Dorong Transparansi Anggaran

Ferry mengatakan, suara rakyat adalah prioritas utama. Desakan tersebut menunjukkan keresahan publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan realitas ekonomi masyarakat.