Kumpulan Berita

Dpr Ri


Nasional
23 October 2025

DPR Akan Panggil Komisioner KPU Soal Penggunaan Jet Pribadi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan Effendi, menyatakan bahwa pihaknya akan memanggil para komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait penggunaan jet pribadi di luar kepentingan tugas penyelenggaraan Pemilu 2024.

Nasional
23 October 2025

Prabowo Bentuk Ditjen Pesantren, Ketua DPR: Kado Istimewa Hari Santri

Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut baik langkah pemerintah membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama (Kemenag).

Nasional
23 October 2025

Komisi III DPR: Kenaikan Gaji Hakim Harus Dibarengi Reformasi Peradilan

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menilai kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji hakim hingga 280 persen merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat integritas dan kesejahteraan aparat peradilan.

Nasional
19 October 2025

Komisi XIII DPR Bentuk Panja Pengawasan Narkoba di Lapas Layak Didukung

Pembentukan Panja ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan politik negara untuk menyelamatkan generasi bangsa dari kehancuran.

Nasional
18 October 2025

Kasus Influenza A Melonjak, Ketua DPR: Perkuat Sistem Waspada Dini di Seluruh Faskes

Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti lonjakan kasus Influenza A yang tengah terjadi di Indonesia. Menurutnya, peningkatan kasus ini perlu diiringi dengan penguatan sistem waspada dini di seluruh fasilitas kesehatan (faskes).

Nasional
18 October 2025

Pembentukan Lembaga Pengawas ASN, DPR: Tunggu Respons Pemerintah

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf, mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pembentukan lembaga independen untuk mengawasi aparatur sipil negara (ASN) harus dijalankan.

Nasional
16 October 2025

Komisi XIII DPR Desak Komnas Perempuan Lepas dari Komnas HAM Sesuai UU TPKS

Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mendorong agar Komnas Perempuan segera menjadi satuan kerja (satker) mandiri dan tidak lagi berada di bawah Komnas HAM. Langkah ini, kata Willy, merupakan bentuk penguatan kelembagaan sesuai dengan amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Nasional
16 October 2025

MK Perintahkan DPR - Pemerintah Bentuk Lembaga Independen Awasi ASN

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan kepada pemerintah dan DPR untuk membentuk lembaga independen sebagai pengawas pelaksanaan.