DPR RI.

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memastikan hanya orang yang benar-benar melakukan kejahatan yang dapat dipidana berdasarkan KUHP dan KUHAP baru. Ia menegaskan, dalam dua undang-undang tersebut telah diatur sejumlah pasal pengaman.

Keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk Tim Reformasi Polri patut dibaca sebagai pernyataan politik yang jelas. Langkah ini menjadi titik awal penting untuk memastikan bahwa kewenangan besar kepolisian dijalankan secara profesional, terukur, dan berpihak pada rasa keadilan masyarakat.

Politikus Partai Gerindra ini menyampaikan selamat pada rakyat Indonesia untuk menikmati dua hukum pidana yang baru ini.

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menilai capaian yang disampaikan Polri sepanjang 2025 mencerminkan reformasi yang dijalankan Korps Bhayangkara mulai dirasakan langsung masyarakat.

Azis juga menyinggung soal insiden pengibaran bendera bulan bintang atau bendera GAM yang kemudian ditertibkan aparat TNI di Lhokseumawe.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) menempatkan transformasi ekonomi sebagai agenda utama.

Wakil Ketua Umum DPP PKB itu menambahkan, bahwa partai yang didirikan para ulama itu terus melakukan pembenahan dari segi kepengurusan yakni melibatkan kaum muda.

Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana menegaskan bahwa dana Program Indonesia Pintar (PIP) bukan bantuan sosial (bansos) dari pemerintah, melainkan kewajiban negara untuk memfasilitasi anak-anak agar dapat bersekolah dengan layak.