DPR.

Komisi III DPR RI menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan menjadi regulasi krusial untuk keberlanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

DPR menolak merger Pelita Air dan Garuda Indonesia. Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafaqif menilai Pelita Air dalam kondisi baik. Ia menyarankan spin-off Citilink dan merger dengan Pelita untuk selamatkan Garuda.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyatakan pihaknya bakal meminta evaluasi izin tanggul beton yang berdiri di perairan Cilincing, Jakarta Utara.

Komisi XI DPR RI meminta Menkeu meninjau ulang kebijakan cukai rokok 2026 terkait kesulitan industri rokok. Kenaikan cukai agresif berpotensi membebani produsen SKM. Pengawasan rokok ilegal diusulkan sebagai solusi alternatif.

Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengundurkan diri dari DPR RI. Laporan kekayaan terakhirnya mencapai Rp34,47 miliar, terdiri dari tanah, bangunan, kendaraan mewah, surat berharga, dan kas. Langkah politiknya selanjutnya menarik untuk diikuti.

Komisi XI DPR RI menyoroti utang pemerintah yang jatuh tempo sebesar Rp1.300 triliun. Anggota DPR mempertanyakan kemampuan pemerintah membayar utang tersebut dan meminta Menteri Keuangan menyusun strategi penyelesaian utang jangka panjang.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, menyoroti meningkatnya kritik dan ekspresi ketidakpuasan publik terhadap DPR belakangan ini. Ia menilai amarah publik harus menjadi peringatan keras bagi lembaga legislatif.

Mereka membubarkan diri secara bergantian, diawali oleh BEM UI, hingga BEM UIN dan aliansi mahasiswa dari kampus lainnya.