DPR.

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding mengatakan, dua RUU ini telah menjadi perhatian banyak pihak.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa berjanji tak akan bersikap 'koboi' lagi setelah dikritik. Ia mengakui perbedaan posisinya saat ini dengan saat menjabat Ketua DK LPS. DPR meminta ia tetap berbobot meski bergaya 'koboi'.

Komisi III DPR RI menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) akan menjadi regulasi krusial untuk keberlanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, menyatakan pihaknya bakal meminta evaluasi izin tanggul beton yang berdiri di perairan Cilincing, Jakarta Utara.

Komisi IV DPR RI akan meminta penjelasan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait tanggul beton yang berada di kawasan pesisir Cilincing, Jakarta Utara.

Komisi XI DPR RI meminta Menkeu meninjau ulang kebijakan cukai rokok 2026 terkait kesulitan industri rokok. Kenaikan cukai agresif berpotensi membebani produsen SKM. Pengawasan rokok ilegal diusulkan sebagai solusi alternatif.

Komisi XI DPR RI menyoroti utang pemerintah yang jatuh tempo sebesar Rp1.300 triliun. Anggota DPR mempertanyakan kemampuan pemerintah membayar utang tersebut dan meminta Menteri Keuangan menyusun strategi penyelesaian utang jangka panjang.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menyatakan pengunduran diri dari jabatannya sebagai wakil rakyat. Keputusan itu ia sampaikan melalui sebuah video klarifikasi yang dirilis pada Rabu (10/9/2025).