Kumpulan Berita
DPR mengklarifikasi tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta adalah untuk 5 tahun masa jabatan, bukan per bulan. Pencairan dilakukan bertahap karena keterbatasan anggaran. Tunjangan ini hanya berlaku hingga Oktober 2025.
BPS mengajukan tambahan anggaran Rp1,65 triliun kepada DPR untuk Sensus Ekonomi 2026, di luar pagu yang sudah disetujui Rp6,85 triliun. Dana ini penting untuk kegiatan statistik strategis dan survei lainnya.
Komisi VIII DPR RI bersama pemerintah menyepakati perubahan batas usia jamaah yang bisa berangkat haji ke Tanah Suci, dalam Revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah (RUU PIHU).
Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyatakan bahwa tunjangan rumah Rp50 juta yang diterima DPR merupakan ketetapan Menteri Keuangan Sri Mulyani. DPR hanya menerima, bukan menetapkan. Tunjangan ini menggantikan jatah rumah dinas yang tidak lagi didapatkan anggota DPR.
Profil Nafa Urbach, artis yang kini menjadi anggota DPR RI dari Partai NasDem. Dukungannya terhadap tunjangan rumah dinas DPR sebesar Rp50 juta menuai kontroversi di media sosial. Sebelumnya, Nafa aktif menyoroti isu BPJS Ketenagakerjaan.
Istana menanggapi tunjangan rumah Rp50 juta per bulan untuk anggota DPR, mengarahkan pertanyaan ke Menkeu Sri Mulyani. Tunjangan ini menggantikan fasilitas rumah dinas. Puan Maharani menyatakan tunjangan sudah dikaji sesuai harga rumah di Jakarta.
Diketahui, tunjangan perumahan yang diterima anggota DPR, mencapai Rp50 juta per bulan.
Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin menilai, perbaikan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bisa menjadi cara menekan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di sejumlah daerah.