Kumpulan Berita
DPR pastikan PPN 12% bisa ditunda tanpa ubah UU
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak menilai, tindakan operasi tangkap tangan (OTT) tak tepat untuk dilakukan dalam pemegakan hukum di sektor korupsi.
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati 41 Rancangan Undang-Undang (RUU) masuk ke dalam Prioritas Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025
Usulan tersebut disampaikan Supratman dalam Rapat Kerja (Raker) Penyusunan Prolegnas RUU Jangka Menengah Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025
Komisi III DPR mulai melakukan tahapan uji kelayakan dan uji kepatutan atau fit and proper test calon pimpinan (Capim) dan Calon Dewan Pengawas (Cadewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Senin (18/11/2024).
Politikus PKB tersebut meminta agar Kejagung mengusut kasus bukan hanya karena adanya pesanan.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal mendorong pembenahan permukiman padat penduduk yang kumuh demi meningkatkan taraf hidup masyarakat. Termasuk permukiman padat di Kelurahan Tanah Tinggi
DPR RI menyetujui revisi UU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi usul inisitif DPR.