Kumpulan Berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya dugaan setoran dari biro jasa kepada petugas imigrasi agar pengajuan dokumen izin tinggal warga negara asing (WNA) diproses. Nominal setoran tersebut bervariasi, mulai dari Rp10 ribu hingga Rp2,5 juta untuk setiap pengajuan dokumen.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga lokasi di Bali terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap 11 orang saksi terkait kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA). Belasan saksi ini terdiri dari beberapa pejabat Kantor Imigrasi Khusus (Kanimsus) Jakarta Barat.
Pihak kepolisian mengungkap asal-usul sejumlah paspor yang ditemukan berserakan di dekat halte bus BSD, Jalan Letjen Sutopo, Tangerang Selatan. Polisi memastikan dokumen yang ditemukan sebagian besar hanya berupa sampul paspor dan satu paspor yang sudah kedaluwarsa.
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Tangerang pada Direktorat Jenderal Imigrasi melakukan investigasi terkait informasi paspor diduga milik jamaah haji berserakan di Jalan Letjen Sutopo, dekat Pasar Modern BSD dan Santa Ursula, Kota Tangerang Selatan, Banten, Minggu 7 Juni 2026.
Kantor Imigrasi Semarang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Tengah, membongkar praktik dugaan penipuan daring berkedok hubungan asmara atau love scamming yang beroperasi di Kota Semarang. Dalam operasi tersebut, empat warga negara asing (WNA) asal Tiongkok berhasil diamankan.
Istana melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi merespons soal Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas), Silmy Karim yang ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dugaan sementara, Silmy terseret korupsi pengurusan izin tinggal Warga Negara Asing (WNA).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamenimipas), Silmy Karim Kamis (4/6/2026).