Impor.

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat resmi memulai babak baru aliansi ekonomi melalui penandatanganan dokumen strategis bertajuk Toward a New Golden Age for the U.S.-Indonesia Alliance. Perjanjian dagang ini mewajibkan Indonesia melakukan impor berbagai barang dan jasa dari Negeri Paman Sam dengan total nilai mencapai USD33 miliar atau setara Rp558,5 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan keras terkait tindakan penyegelan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terhadap butik perhiasan mewah internasional, Tiffany & Co.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti kebijakan impor kapal bekas. Rendahnya penyerapan anggaran pemerintah untuk produk galangan domestik.

Pemerintah berencana menghentikan impor solar mulai 2026. Kebijakan itu akan ditopang oleh peningkatan kapasitas produksi dalam negeri, khususnya setelah beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan milik PT Pertamina (Persero).

Ketua Umum Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI), Wahyono Bimarso, menyoroti lemahnya posisi Indonesia dalam lalu lintas pelayaran internasional, khususnya pada sektor ekspor-impor yang kini hampir sepenuhnya dikuasai oleh kapal asing. Kondisi ini dinilai ironis mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan dengan aktivitas perdagangan yang sangat bergantung pada jalur laut sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat surplus neraca perdagangan barang Indonesia sebesar USD2,66 miliar pada November 2025.

(BPS) melaporkan total nilai ekspor Indonesia pada periode Januari hingga November 2025 mencapai USD256,56 miliar.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menegaskan pemerintah tidak akan melakukan impor beras, gula konsumsi, maupun jagung sepanjang 2026.