Kumpulan Berita
Perencana Keuangan Safir Senduk mengatakan polemik yang muncul disebabkan terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai konsep JHT
Kementerian Ketenagakerjaan menegaskan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) hanya untuk korban PHK.
Mantan Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Poempida Hidayatullah menduga ada masalah pengelolaan dana Jaminan Hari Tua (JHT).
Buruh menolak aturan batas usia pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) yakni 56 tahun.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut kalau Menteri Ketenagakerjaan tidak mengajak diskusi para buruh khususnya KSPI dalam penetapan kebijakan baru JHT.
Serikat pekerja menilai kebijakan pencairan JHT merugikan para kaum butuh jika ter-PHK.
Ida Fauziyah merespons protes dan kecaman buruh terkait Permenaker Nomor 2 Tahun 2022
Airlangga Hartarto menilai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) lebih bermanfaat bagi pekerja