Kejagung.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menitipkan pesan kepada pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), agar pengelolaan dana desa dilakukan secara akuntabel dengan membedakan kesalahan administratif dan tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) memperpanjang masa penahanan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana bersama dua mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, dalam kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kejaksaan Agung mencatat penerapan sembilan mekanisme baru dalam KUHP dan KUHAP mampu menghemat anggaran negara sekitar Rp66,5 miliar dalam enam bulan pertama implementasinya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menyinggung wacana integrasi penanganan perkara pidana umum (Pidum) dan pidana khusus (Pidsus) di lingkungan Kejaksaan. Menurutnya, pemisahan dua bidang tersebut selama ini membuat penyusunan aturan dan pelaksanaan tugas menjadi kurang efektif. Pemisahan unit bidang Pidum dan Pidsus di lingkungan Kejaksaan Agung pun perlu dievaluasi.

Kejagung membuka peluang menjerat pihak mitra Badan Gizi Nasional (BGN) melalui penerapan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Langkah Korps Adhyaksa dianggap bentuk keseriusan aparat penegak hukum dalam menelusuri aliran dana hasil tindak pidana korupsi hingga pihak-pihak yang ikut menikmati manfaatnya.

Kejaksaan Agung mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Serdang Bedagai (Sergai), Amriyata, terkait dugaan pelanggaran dalam penanganan perkara.

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap, telah menyegel 17.600 unit motor listrik yang terkait pengadaan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Nilai proyek pengadaan CCTV dan sistem sidik jari tersebut mencapai Rp300 miliar.