Kemendagri.

Penerapan transaksi non tunai untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran desa sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Teguh Setyabudi, angkat bicara terkait penggunaan KTP elektronik (e-KTP) untuk keperluan check-in hotel serta adanya anggapan larangan fotokopi e-KTP.

Dia menjelaskan, hingga saat ini penegasan batas desa mencapai 14,49 persen atau sebanyak 10.909 desa di seluruh Indonesia.

Keberadaan Satlinmas memiliki peran penting sebagai garda terdepan menjaga stabilitas lingkungan di tingkat desa dan kelurahan.

Berdasarkan data yang dihimpun, desa-desa di tiga kabupeten tersebut belum memiliki batas desa secara definitif atau belum ada peraturan bupati tentang batas desa.

Yusharto juga memaparkan sejumlah tantangan inovasi di Indonesia, antara lain keterbatasan pendanaan, lemahnya hilirisasi hasil riset, serta belum optimalnya pembudayaan inovasi.

Oleh karena itu, dia mendorong optimalisasi monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan inovasi.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan pentingnya inovasi dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sebagai kunci meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.