Kemendagri

Wamendagri Ribka menegaskan bahwa pemerintah tak berencana melakukan pendefinisian ulang Orang Asli Papua.

Percepatan itu dilakukan melalui program ILASPP hasil kerja ama antara Bank Dunia, Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Badan Informasi Geospasial.

Pemerintah meminta agar batas desa secara defininitif perlu segera dilaksanakan. Hal ini perlu dilakukan supaya desa secara administratif dan yuridis sudah memiliki ketetapan hukum.

Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik, menyambut baik audiensi yang merupakan tindak lanjut atas permohonan pihak ICE tersebut.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pemerintah daerah memperkuat tata kelola pengelolaan sampah, termasuk melalui pengembangan skema waste to energy. Penguatan regulasi, kelembagaan, pendanaan, sarana dan prasarana, hingga kerja sama dengan pelaku usaha dinilai penting agar pengelolaan sampah berjalan secara berkelanjutan.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) meluncurkan layanan digitalisasi akta kelahiran digital melalui integrasi platform SatuSehat dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri wisuda praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, besok, Rabu 29 Juli 2026.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan program dan penyerapan anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum). Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap program berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.