kemenkeu ri.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn.) Djaka Budhi Utama merespons soal pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait kemungkinan pembekuan Bea Cukai harus dipahami sebagai bentuk koreksi untuk mendorong perbaikan institusi.

Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga Oktober 2025 tercatat sebesar Rp402,4 triliun, atau turun 15,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pelemahan ini terutama dipengaruhi oleh kebijakan pengalihan dividen BUMN ke BPI Danantara.

Kementerian Keuangan mencatat tingginya dana simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengendap di bank. Hingga 30 September 2025, total dana Pemda yang belum dibelanjakan mencapai Rp244 triliun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyurati seluruh pemimpin daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, untuk segera mempercepat realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Desakan ini diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan hingga akhir tahun.

Kementerian Keuangan bersama Polri mengungkap praktik ekspor ilegal produk turunan sawit di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebanyak 87 kontainer milik PT MMS yang ditahan terbukti memanipulasi klasifikasi barang untuk menghindari pungutan dan bea keluar. Tujuan ekspor ilegal ini adalah Cina.

Viral di media sosial Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tertangkap kamera sedang mengaji melantunkan ayat suci Al-Quran. Hal itu dari rekaman singkat dengan durasi sekitar 1 menit 20 detik yang beredar platform media sosial.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan strategi khusus untuk masalah utang yang mencapai sekitar Rp9.138,05 triliun agar bisa dikurangi atau bahkan dilunasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik yang dilontarkan mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi, yang menilai gaya komunikasinya bisa melemahkan soliditas pemerintahan. Menurut Hasan, sikap Purbaya yang kerap melontarkan kritik terbuka terhadap pejabat lain di kabinet Prabowo Subianto dapat menimbulkan kesan ketidakharmonisan di internal pemerintah.