Kemenkeu Ri

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyurati seluruh pemimpin daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, untuk segera mempercepat realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Desakan ini diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan hingga akhir tahun.

Kementerian Keuangan bersama Polri mengungkap praktik ekspor ilegal produk turunan sawit di Pelabuhan Tanjung Priok. Sebanyak 87 kontainer milik PT MMS yang ditahan terbukti memanipulasi klasifikasi barang untuk menghindari pungutan dan bea keluar. Tujuan ekspor ilegal ini adalah Cina.

Viral di media sosial Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tertangkap kamera sedang mengaji melantunkan ayat suci Al-Quran. Hal itu dari rekaman singkat dengan durasi sekitar 1 menit 20 detik yang beredar platform media sosial.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membeberkan strategi khusus untuk masalah utang yang mencapai sekitar Rp9.138,05 triliun agar bisa dikurangi atau bahkan dilunasi.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik yang dilontarkan mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi, yang menilai gaya komunikasinya bisa melemahkan soliditas pemerintahan. Menurut Hasan, sikap Purbaya yang kerap melontarkan kritik terbuka terhadap pejabat lain di kabinet Prabowo Subianto dapat menimbulkan kesan ketidakharmonisan di internal pemerintah.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kanal pengaduan masyarakat ?? Lapor Pak Purbaya” (LPP) telah menerima sebanyak 28.390 laporan hanya dalam waktu lima hari sejak diluncurkan pada 15 Oktober 2025.

Pemerintah resmi membentuk Satgas Percepatan Program Strategis sebagai tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 15 Oktober 2025 lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons sanggahan dari sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, soal data simpanan Pemerintah Daerah (Pemda) di perbankan yang dirilis oleh Bank Indonesia (BI).