Kemenkeu

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan berencana memperluas akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, yang mencakup rekening digital dan uang elektronik milik masyarakat Indonesia mulai 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memiliki kewenangan untuk memantau aktivitas rekening seluruh pegawai Kementerian Keuangan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meninjau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Perak dan Kantor Balai Laboratorium Bea dan Cukai (KBLBC) Kelas II Surabaya, Selasa (11/11/2025).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyurati seluruh pemimpin daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, untuk segera mempercepat realisasi belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Desakan ini diperlukan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan hingga akhir tahun.

Operasi gabungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kepolisian RI (Polri) berhasil menggagalkan upaya ekspor ilegal 87 kontainer berisi 1.802 ton produk turunan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) berupa fatty matter di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Nilai total muatan tersebut mencapai Rp28,7 miliar dan diduga milik PT MMS.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa, 13 Januari 2026.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menanti komitmen Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik yang dilontarkan mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi, yang menilai gaya komunikasinya bisa melemahkan soliditas pemerintahan. Menurut Hasan, sikap Purbaya yang kerap melontarkan kritik terbuka terhadap pejabat lain di kabinet Prabowo Subianto dapat menimbulkan kesan ketidakharmonisan di internal pemerintah.