Kemenkeu.

Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pelaku Usaha (Satgas P2SP) melaporkan telah menerima total 10 aduan dari dunia usaha hingga akhir Desember 2025. Laporan-laporan tersebut mencakup berbagai isu krusial yang menghambat iklim investasi dan aktivitas bisnis di Indonesia.

Kementerian Keuangan melaporkan bahwa realisasi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai Rp52,9 triliun per 15 Desember 2025.

Kementerian Keuangan secara resmi mengaktifkan berbagai instrumen kebijakan fiskal untuk menangani dampak bencana banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa dukungan ini mencakup penyaluran bantuan langsung, alokasi dana darurat, hingga restrukturisasi pinjaman daerah.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memfinalisasi kebijakan pengenaan bea keluar (BK) batu bara per Januari 2026.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam memberantas peredaran barang ilegal di Indonesia.

Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana bantuan sebesar Rp4 miliar kepada 52 kabupaten di tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang terdampak bencana banjir bandang.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Letjen TNI (Purn) Djaka Budhi Utama, memimpin langsung prosesi penyerahan perdana Pita Cukai Desain Tahun 2026 di kawasan produksi Peruri, Karawang. Djaka menegaskan pentingnya ketersediaan pita cukai sejak awal Januari demi menjamin kelancaran produksi industri.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum membuka peluang penggunaan balpres (barang impor bekas) sebagai bantuan bagi korban bencana.