Kemenkeu

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah isu yang mengeklaim Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menemukan data rekening milik mantan Presiden RI Joko Widodo senilai ribuan triliun rupiah di sebuah bank di China. Kemenkeu menyatakan informasi tersebut sepenuhnya merupakan berita bohong.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahawa peredaran rokok ilegal kerap merugikan negara. Maka itu strategi yang diambil yaitu dengan menambah satu layer atau lapisan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya buka suara mengenai penggeledahan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa (13/1/2026). Penggeledahan tersebut berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap pemeriksaan pajak di KPP Madya Jakarta Utara yang menyeret sejumlah oknum pegawai.

Pemerintah telah menanggung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 periode 2026 untuk pekerja di lima sektor padat karya tertentu.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) resmi menyerahkan seorang tersangka berinisial IDP terkait kasus tindak pidana perpajakan kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (9/1/2026). Tersangka diduga kuat menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (TBTS) atau faktur fiktif dengan nilai kerugian negara mencapai Rp170,29 miliar.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah temuan krusial hasil taklimat awal tahun bersama Presiden Prabowo Subianto di Hambalang. Fokus utama sorotan pemerintah tertuju pada praktik kecurangan sistemik di sektor ekspor-impor yang memicu kebocoran penerimaan negara, terutama di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Pajak.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa langkah penagihan terhadap 200 penunggak pajak terbesar di Indonesia telah membuahkan hasil signifikan pada penutupan tahun lalu.

Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pembiayaan anggaran sepanjang tahun 2025 tercatat lebih tinggi dibandingkan nilai defisit yang terjadi. Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono mengungkapkan bahwa total pembiayaan yang ditarik hingga 31 Desember 2025 mencapai Rp744 triliun.