Kumpulan Berita

Korupsi Kuota Haji


Nasional
23 January 2026

Dito Ariotedjo Bakal Penuhi Panggilan KPK Terkait Korupsi Kuota Haji

Dito Ariotedjo akan hadiri panggilan KPK setelah sholat Jumat.

Nasional
23 January 2026

KPK Panggil Eks Menpora Dito Ariotedjo Terkait Korupsi Kuota Haji

Ia dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Nasional
21 January 2026

Forum Bahtsul Masail Minta Rais Aam Segera Gelar Muktamar ke-35 NU

Selain membahas soal polemik Ketua Umum PBNU, kasus korupsi kuota haji, Forum Bahtsul Masail juga berhasil merumuskan landasan keagamaan percepatan muktamar PBNU.

Nasional
15 January 2026

Petinggi PBNU Bantah Terima Duit Kasus Kuota Haji, KPK Kantongi Bukti

KPK merespons pernyataan Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman, yang membantah menerima aliran uang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024.

Nasional
13 January 2026

Dalami Dugaan Aliran Dana Kasus Haji, KPK Periksa Ketua Bidang Ekonomi PBNU

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan adanya aliran dana terkait perkara haji kepada Aizzudin.

Nasional
13 January 2026

KPK Periksa Ketua PBNU Bidang Ekonomi Terkait Kasus Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemanggilan terhadap Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman.

Megapolitan
12 January 2026

Yaqut Tersangka, KPK Periksa Wakil Katib Syuriah PWNU DKI soal Korupsi Kuota Haji

Muzaki diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag) yang menyeret mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka.

Nasional
11 January 2026

KPK: Kuota Haji Tambahan Diberikan untuk Negara Malah Dibagi Dua Sama Yaqut!

KPK menjelaskan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 itu seharusnya digunakan untuk masyarakat Indonesia. Bukan untuk kepentingan perseorangan manapun.