Korupsi Kuota Haji

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai pemilik Uhud Tour, Ustadz Khalid Basalamah, mengungkapkan materi penyidikan yang seharusnya belum bisa diumbar ke publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Syarif Hamzah Asyathry, mengetahui soal aliran dana dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Karena itu, penyidik memeriksa yang bersangkutan beberapa waktu lalu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih menghitung jumlah uang yang telah dikembalikan pemilik Uhud Tour, Ustadz Khalid Basalamah. Pasalnya, pengembalian dilakukan secara bertahap.

Sekadar diketahui, Ustadz Khalid Basalamah sempat diperiksa KPK pada Selasa (9/9).

Sebelumnya, Nizar Ali mengaku ditanya tim penyidik Lembaga Antirasuah terkait mekanisme keluarnya Surat Keputusan (SK) di Kemenag.

Dia menegaskan, dugaan pelaku korupsi haji adalah oknum-oknum yang menyalahgunakan dan memanfaatkan kebesaran NU untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

KPK menyatakan akan menindaklanjuti Menurut Budi, setelah verifikasi, KPK akan melakukan telaah dan analisis terhadap aduan untuk melihat apakah substansinya masuk ke dalam ranah kewenangan KPK atau tidak.setiap aduan masyarakat yang masuk dengan melakukan verifikasi terlebih dahulu.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat (12/9/2025).