Korupsi

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa 12 orang saksi, terkait kasus dugaan korupsi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) periode 2025-2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) pada Senin (10/8/2026). Dalam perkara tersebut, KPK menduga kerugian negara mencapai lebih dari Rp223 miliar.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Penahanan dilakukan usai mereka diperiksa sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, pada Senin (10/8/2026).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen hingga handphone (HP) terkait kasus dugaan pemerasan yang menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro. Penyitaan itu dilakukan setelah tim Lembaga Antirasuah menggeledah 15 rumah pada 5-8 Agustus 2026.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengumpulkan barang bukti terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah. Dalam perkara ini, KPK menjerat Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiyantoro.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang, Jawa Tengah. Satu di antaranya merupakan staf administrasi KPK, Setya Budi Dias.

Dasar penentuan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi mengacu pada keuangan negara yang telah dikeluarkan tidak sebagaimana mestinya atau hilangnya keuntungan yang diperoleh negara.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai, maraknya operasi tangkap tangan (OTT) dan penangkapan pejabat dalam kasus dugaan korupsi mencerminkan kegagalan sistem pemberantasan korupsi dalam memberikan efek jera. Menurut MUI, kondisi tersebut bukan merupakan indikator keberhasilan aparat penegak hukum.