Kumpulan Berita

Korupsi


Nasional
30 March 2026

KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru Kasus Korupsi Kuota Haji, Salah Satunya Bos Maktour

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua tersangka baru dalam pengembangan kasus dugaan korupsi kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia periode 2023??"2024.

Nasional
29 March 2026

Besok, Komisi III DPR Gelar Rapat Kasus Korupsi Videografer Amsal Sitepu

Komisi III DPR menjadwalkan rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk membahas kasus korupsi videografer Amsal Sitepu pada Senin 30 Maret 2026 pukul 09.00 WIB. Rapat digelar sekaligus merespons banyaknya desakan masyarakat yang menganggap kasus itu tak adil.

Nasional
29 March 2026

Samin Tan Tersangka, Kejagung Bakal Bongkar Jaringan Beking Tambang?

Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap pengusaha Samin Tan dan menetapkannya sebagai tersangka dugaan korupsi tambang batu bara.

Nasional
26 March 2026

Kejagung Terapkan Potential Loss Bisa Cegah Negara Rugi Besar

Tuntutan kerugian negara dalam bentuk potential loss (potensi kerugian) oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) memiliki nilai strategis dalam penegakan hukum.

Nasional
24 March 2026

Cerita Gus Yaqut Usai Tahanan Rumah: Alhamdulillah Bisa Sungkem ke Ibu

Eks Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut mengaku bersyukur bisa sungkem kepada ibunya pada momen Idulfitri. Hal itu bisa ia lakukan setelah permohonan tahanan rumahnya dikabulkan KPK.

Nasional
24 March 2026

KPK Tunggu Hasil Tes Kesehatan Gus Yaqut Terkait Status Penahanannya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan kembali mengalihkan status tahanan rumah menjadi tahanan rutan terhadap eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut. Namun, perlu menunggu hasil tes kesehatan sebelum menahan Gus Yaqut di rutan.

Hot Issue
20 March 2026

Prabowo Ungkap Efisiensi Rp308 Triliun dari Pengeluaran Akal-akalan Korupsi

Efisiensi besar-besaran adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.

Nasional
19 March 2026

Pakar Nilai Penindakan dan Pencegahan Tipikor Harus Berjalan Bersamaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai tidak dapat melakukan penindakan terhadap sektor pemerintah maupun swasta, jika belum melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi (tipikor). Hal itu merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.