Kumpulan Berita
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak menyatakan direksi hingga komisaris BUMN masih bisa dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan menambah satu deputi khusus untuk menindak perkara korupsi di internal perusahaan negara.
Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi isu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilarang menangkap direksi dan komisaris perusahaan negara karena bukan sebagai penyelenggara negara.
Yusril menilai penegakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi masih efektif sejauh ini.
Alwin Albar terbukti melakukan tindak pidana korups secara bersama-samai dalam kasus tata niaga komoditas timah yang merugikan negara Rp300 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut aset hasil korupsi memang harus dirampas.
Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal kekayaan bangsa Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam pemberantasan korupsi hingga ke akar-akarnya.