Korupsi

Operasi tangkap tangan (OTT) di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) tidak boleh berhenti pada penegakan hukum terhadap oknum rektor semata. Peristiwa tersebut harus menjadi alarm keras bagi pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek), untuk mengevaluasi secara menyeluruh sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN), terutama melalui jalur mandiri.

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut berbagai perkara dugaan korupsi yang melibatkan eks Jampidsus Febrie Adriansyah. Korps Adhiyaksa diharapkan dalam menjalankan pemberantasan korupsi secara objektif dan tidak tebang pilih serta transparan untuk menjaga kepercayaan publik.

Saksi kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan menyatakan, terdapat perintah percepatan terkait keputusan pembagian kuota tambahan haji khusus. Bahkan, aturan tersebut dibuat dengan backdate atau menggunakan tanggal mundur.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 'Bajak Laut' dalam lanjutan persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji pada Selasa (1/9/2026). Bajak Laut merupakan nama lain dari eks Staf PBNU Syaiful Bahri, yang juga memiliki panggilan lain, Bahar.

Menteri Agama Ad Interim tahun 2022 Muhadjir Effendy menjadi saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji pada Selasa (1/9/2026). Pantauan di lokasi, Muhadjir memasuki ruang sidang sekitar pukul 11.27 WIB.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana menghadirkan 303 saksi dalam persidangan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan. Awalnya, jumlah tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Ni Kadek Susantiani.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan, yang diajukan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji.

Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan dirinya belum dinyatakan bersalah setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menolak perlawanan yang diajukannya. Menurut Yaqut, putusan sela tersebut bukan merupakan putusan final, melainkan bagian dari proses hukum yang dijalaninya.