korupsi

Presiden Prabowo Subianto menegaskan penegakan hukum merupakan instrumen utama dalam menjaga kekayaan bangsa dan negara, sekaligus menjadi fondasi bagi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Presiden menekankan tanpa pengelolaan dan perlindungan kekayaan negara yang baik, mustahil kesejahteraan rakyat dapat dicapai.

Prabowo menegaskan bahwa persoalan tersebut harus diakui secara terbuka sebagai bagian dari upaya perbaikan tata kelola pemerintahan.

Pernyataan ini disampaikan menyusul penggeledahan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta terkait dugaan kasus korupsi proyek tahun anggaran 2023??"2024

Presiden RI Prabowo Subianto menyaksikan langsung proses penyerahan uang Rp11,4 triliun hasil denda administratif di bidang kehutanan dan lingkungan, hasil tindak korupsi, hingga penerimaan pajak. Bahkan, ada pula penyerahan kawasan hutan hasil penguasaan kembali di sektor perkebunan sawit dan pertambangan.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) berhasil melakukan penagihan denda administratif, penyelamatan keuangan negara, hingga penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI. Setidaknya, dari sisi denda dan penyelamatan keuangan negara, Satgas PKH berhasil mengumpulkan uang Rp11,4 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait penyidikan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Wali Kota Madiun nonaktif, Maidi. Total tiga rumah digeledah dalam operasi pekan ini.

Setyowati Anggraini Saputro, istri dari anggota DPRD Jawa Barat, Ono Surono, selesai menjalani pemeriksaan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap ijon proyek di lingkungan Kabupaten Bekasi.

Apalagi, kata Parulian, terobosan Kejagung yang tidak lagi hanya mengandalkan pendekatan kerugian riil (actual loss), tetapi juga mulai memasukkan kerugian perekonomian negara dalam tuntutan. Pendekatan tersebut patut diapresiasi karena sejalan dengan praktik hukum di berbagai negara.