Kumpulan Berita
Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi isu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilarang menangkap direksi dan komisaris perusahaan negara karena bukan sebagai penyelenggara negara.
KPK kini bekerja sama dengan Ministry of Justice (MOJ) Korea Selatan.
Yusril menilai penegakan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi masih efektif sejauh ini.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menyebut aset hasil korupsi memang harus dirampas.
Tentunya dengan adanya aturan yang baru perlu ada kajian baik itu dari Biro Hukum maupun Kedeputiaan Penindakans untuk melihat aturan ini sampai sejauh mana aturan ini akan berdampak terhadap penegakan hukum
Presiden Prabowo Subianto menyinggung soal kekayaan bangsa Indonesia.
Saya sudah katakan saya rela, saya ikhlas mati untuk bangsa dan rakyat
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, direksi dan komisaris BUMN bukan lagi sebagai penyelenggara negara.