KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita 14 bidang tanah, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Johanis Tanak menyatakan direksi hingga komisaris BUMN masih bisa dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah melakukan pemeriksaan saksi dari Warga Negara (WN) Korea Selatan (Korsel).

KPK kini bekerja sama dengan Ministry of Justice (MOJ) Korea Selatan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa enam saksi terkait kasus dugaan korupsi pekerjaan peningkatan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Tahun Anggaran 2015.

Erick Thohir menegaskan bahwa siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, termasuk direksi BUMN, tetap harus menjalani proses hukum

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyambut baik pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto yang menyatakan dukungannya terhadap RUU Perampasan Aset.

Tessa memastikan penjadwalan ulang akan dilakukan oleh penyidik. Hanya saja, ia tak merinci kapan pemanggilan dilakukan.