KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi penentuan kuota, dan penyelenggaraan haji 2023-2024. Kali ini, giat tersebut menyasar kantor swasta.

Lima perwira militer ditangkap KPK Malaysia karena diduga terlibat sindikat penyelundupan narkoba dan barang terlarang. Seorang WNI juga turut diamankan. Sindikat ini diduga telah beroperasi selama 5 tahun dan meraup keuntungan ilegal jutaan Ringgit.

Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelesaikan giat penggeledahan di kantor Direkrorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kementerian Agama RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2025).

Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI Muhammad Syafii memastikan koperatif dengan langkah yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Menteri Agama (Wamenag) RI, Muhammad Syafii mengaku tidak mengetahui terkait informasi kantor Direkrorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Ditjen PHU) Kemenag RI, digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) menyatakan kesiapannya menghadapi proses hukum setelah dicekal KPK terkait dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. Ia berjanji akan kooperatif dan mengikuti semua prosedur hukum.

KPK sedang menyelidiki dugaan aliran dana di balik SK kuota haji tambahan di Kemenag. Mereka mendalami apakah ada timbal balik dari pihak travel kepada penyelenggara negara atas terbitnya SK yang menguntungkan travel haji khusus.

Asep melanjutkan, SK itu sedianya sudah melanggar dari ketentuan proporsional yang telah ditentukan.