Kumpulan Berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berharap Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) soal pendidikan antikorupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera memanggil Mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) dalam waktu dekat.
Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Hardianto Harefa menyoroti rendahnya gaji kepala daerah yang tak sebanding dengan ongkos politik yang dikeluarkan ketika kontestasi Pilkada.
Menteri Hukum (Menkum) RI, Supratman Andi Agtas menyebut, kasus korupsi proyek e-KTP yang menjerat Paulus Tannos tidak dapat diselesaikan lewat kebijakan Police to Police.
KPK menyita dokumen rekapitulasi pemberian uang terkait pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Kementerian Pertanian (Kementan), Tin Latifah pada Selasa (3/6/2025).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 2020-2023, Suhartono (S) pada Senin 2 Juni 2025.
Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mengecam manuver hukum yang dilakukan Paulus Tannos. Tersangka kasus korupsi proyek e-KTP itu Tannos menolak kembali ke Indonesia secara sukarela dan mengajukan penangguhan penahanan kepada otoritas Singapura.