KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menghitung kerugian keuangan negara, yang disebabkan atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dan penyelenggaraan haji tahun 2023-2024.

Mantan Direktur Utama PT Perusahaan Gas Negara (PGN), Hendi Prio Santoso (HPS), ditetapkan sebagai tersangka KPK. Hendi diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi terkait jual beli gas antara PT PGN dengan PT Inti Alasindo Energi (IAE).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Direktur Utama PT. Perusahaan Gas Negara (PGN), Hendi Prio Santoso (HPS). Hendi diperiksa terkait dugaan tindak pidana korupsi jual beli gas antara PT. PGN dengan PT. Inti Alasindo Energi (IAE).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan pemerasan terjadi sebelum 2019. Hal itu digali dari keterangan dua saksi terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi dan rumah dinas Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, beberapa waktu lalu. Selain itu, tim penyidik juga menggeledah rumah dinas Bupati Mempawah, Erlina.

KPK menyita kontrakan dan rumah terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

KPK belum juga memanggil eks Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (RK) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten (BJB).

Mantan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, M. Haniv, kembali dipanggil tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Jumat (26/9/2025).