Kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti ribuan aset tanah milik pemerintah daerah (pemda) di Sulawesi Selatan yang belum tersertifikasi. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan persoalan hukum hingga kerugian negara.

KPK kembali memanggil sejumlah pimpinan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) terkait penyidikan perkara dugaan korupsi kuota haji, Kamis (30/4/2026).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sempat menjadwalkan pemeriksaan terhadap 55 pegawai outsourcing pada sejumlah dinas di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Pemeriksaan yang dilakukan di Polres Pekalongan itu dijadwalkan pada Kamis 22 April 2026.

Keempat tersangka ini dijadwalkan menjalani sidang perdana atau pembacaan surat dakwaan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Lampung pada 29 April 2026.

Pihak Yaqut menegaskan informasi tersebut tidak benar.

Eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) yang juga terdakwa kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3, Immanuel Ebenezer alias Noel, mengaku heran dengan usulan KPK yang membatasi pimpinan partai politik (parpol) hanya dua periode.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan rekomendasi terkait hasil kajian sistem tata kelola partai politik (parpol) telah disampaikan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto, dan Ketua DPR RI, Puan Maharani.

Sekadar diketahui, KPK telah melakukan kajian terkait tata kelola parpol untuk mencegah korupsi. Salah satunya pembatasan masa kepemimpinan ketua umum parpol menjadi dua periode.