Kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa eks Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas), Silmy Karim (SK), Jumat (19/6/2026).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pembelian aset milik Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, selama ia menjabat. Hal itu didalami saat tim penyidik lembaga antirasuah memeriksa 14 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Pekalongan pada Rabu 17 Juni 2026.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan digitalisasi layanan pemerintahan bukan jaminan praktik korupsi akan hilang. Menurutnya, berbagai sistem elektronik yang telah diterapkan pemerintah masih dapat dimanipulasi jika integritas sumber daya manusianya lemah.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan adanya aliran uang dari pihak Kementerian Agama (Kemenag) ke Panitia Khusus (Pansus) Haji DPR RI. Hal itu didalami penyidik dari keterangan staf khusus Menteri Agama era Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, Mohammad Nuruzzaman.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menaikkan usulan tambahan anggaran 2027 dari yang semula Rp762 miliar menjadi Rp989 miliar. Kenaikan usulan ini dilakukan setelah pimpinan Komisi III DPR meminta lembaga antirasuah untuk menaikkan usulannya, bahkan hingga Rp5 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp762,3 miliar. Usulan tersebut disampaikan setelah lembaga antirasuah itu memperoleh pagu indikatif sebesar Rp1,23 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan pada Rabu (17/6/2026).

KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap staf khusus (stafsus) Menteri Agama (Menag) era Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, Mohammad Nuruzzaman, Rabu (17/6/2026). Ia dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.