Kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tidak akan menduplikasi penanganan dugaan korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang saat ini tengah ditangani aparat penegak hukum lain. Diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang menyidik dugaan korupsi terkait program tersebut.

Salah satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan kuota haji khusus, Asrul Aziz Taba, mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas alias Gus Yaqut, pada Jumat (19/6/2026). Gus Yaqut merupakan satu dari empat tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji 2023-2024.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pembelian aset milik Bupati Pekalongan nonaktif, Fadia Arafiq, selama ia menjabat. Hal itu didalami saat tim penyidik lembaga antirasuah memeriksa 14 orang saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Pekalongan pada Rabu 17 Juni 2026.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengingatkan digitalisasi layanan pemerintahan bukan jaminan praktik korupsi akan hilang. Menurutnya, berbagai sistem elektronik yang telah diterapkan pemerintah masih dapat dimanipulasi jika integritas sumber daya manusianya lemah.

Ketua KPK Setyo Budiyanto memastikan lembaganya telah menghentikan penyelidikan dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini dilakukan setelah Kejaksaan Agung (Kejagung) menangani perkara tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menaikkan usulan tambahan anggaran 2027 dari yang semula Rp762 miliar menjadi Rp989 miliar. Kenaikan usulan ini dilakukan setelah pimpinan Komisi III DPR meminta lembaga antirasuah untuk menaikkan usulannya, bahkan hingga Rp5 triliun.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp762,3 miliar. Usulan tersebut disampaikan setelah lembaga antirasuah itu memperoleh pagu indikatif sebesar Rp1,23 triliun.