Kumpulan Berita
Tiga orang pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara yang ditetapkan sebagai tersangka juga telah mendapatkan sanksi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Bidang Ekonomi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Aizzudin Abdurrahman, terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami dugaan adanya aliran dana terkait perkara haji kepada Aizzudin.
DJP menegaskan tidak ragu menjatuhkan sanksi tegas, termasuk pemberhentian, apabila pegawai tersebut terbukti melakukan pelanggaran.
KPK memamerkan sejumlah barang bukti, baik berupa barang elektronik, uang hingga emas dalam kasus ini.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (13/1/2026). Penggeledahan tersebut terkait penyidikan kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak.
Para petugas pajak diduga meminta fee Rp8 miliar dari nilai pajak telah dikurangi.
Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan korupsi pemeriksaan pajak pada DJP Kemenkeu.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT), di antaranya menangkap pegawai Kantor Pajak Jakarta Utara (Jakut).