Kumpulan Berita
KUHAP
Terapkan KUHP dan KUHAP Baru, Pemerintah Siapkan Aturan Turunan
Pemerintah optimis peraturan pelaksana itu segera selesai dan berlaku bersamaan KUHAP-KUHP yang baru.
KUHAP Baru Dinilai Berisiko Langgar HAM, Komnas HAM Soroti 5 Pasal Bermasalah
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap lima ketentuan berpotensi melanggar HAM dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru disahkan DPR RI pada Selasa, 18 November 2025.
RUU Penyesuaian Pidana Harus Selesai Akhir Tahun Agar KUHP Baru Bisa Dilaksanakan
Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan pembahasan RUU tentang Penyesuaian Pidana harus bisa selesai disahkan menjadi undang-undang sebelum 2025 berakhir.
Paripurna DPR RI Resmi Sahkan KUHAP Baru
DPR RI secara resmi mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-undang.
Pekan Depan, DPR Sahkan RKUHAP Jadi UU di Rapat Paripurna
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, akan mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna yang digelar pekan depan.
Komisi III DPR-Pemerintah Sepakat Sahkan RKUHAP di Rapat Paripurna
Komisi III DPR RI menyetujui Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk dibawa ke tingkat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang.
DPR Minta RKUHAP Atur Batas Waktu Penyidikan Agar Tidak Dijadikan ATM Oknum Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding mendorong agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) membuat batas waktu penyidikan.
Apa Itu Penangguhan Penahanan yang Diajukan Nikita Mirzani pada Sidang TPPU?
Nikita Mirzani mengajukan penangguhan penahanan dalam sidang TPPU, beralasan demi anak. Penangguhan penahanan adalah upaya mengeluarkan terdakwa dari tahanan dengan syarat tertentu, diatur dalam KUHAP, melalui permohonan, persetujuan, dan jaminan.