Kumpulan Berita
KUHAP.
Paripurna DPR RI Resmi Sahkan KUHAP Baru
DPR RI secara resmi mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-undang.
Pekan Depan, DPR Sahkan RKUHAP Jadi UU di Rapat Paripurna
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan, akan mengesahkan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) menjadi Undang-Undang (UU) pada rapat paripurna yang digelar pekan depan.
Komisi III DPR-Pemerintah Sepakat Sahkan RKUHAP di Rapat Paripurna
Komisi III DPR RI menyetujui Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) untuk dibawa ke tingkat paripurna guna disahkan menjadi undang-undang.
DPR Minta RKUHAP Atur Batas Waktu Penyidikan Agar Tidak Dijadikan ATM Oknum Penegak Hukum
Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding mendorong agar Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) membuat batas waktu penyidikan.
Apa Itu Penangguhan Penahanan yang Diajukan Nikita Mirzani pada Sidang TPPU?
Nikita Mirzani mengajukan penangguhan penahanan dalam sidang TPPU, beralasan demi anak. Penangguhan penahanan adalah upaya mengeluarkan terdakwa dari tahanan dengan syarat tertentu, diatur dalam KUHAP, melalui permohonan, persetujuan, dan jaminan.
Kemenkum Ungkap 4 RUU Prioritas Nasional, Termasuk RUU KUHAP
Kementerian Hukum (Kemenkum) melaporkan terdapat empat Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah disiapkan sebagai prioritas nasional. Salah satunya adalah RUU KUHAP.
Revisi KUHAP Belum Siap Disahkan, DPR Tunda Pembahasan hingga Usai Reses
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memastikan bahwa pembahasan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) akan dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. Dengan demikian, tertutup kemungkinan R-KUHAP disahkan dalam masa sidang DPR saat ini.
Komnas Perempuan Usul RKUHAP Mengatur Penyelidik Harus Beri Kesimpulan Suatu Laporan
Komnas Perempuan mengusulkan ada tindak lanjut sebuah laporan yang diatur dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).