Kumpulan Berita
KUHAP.
Geram Dituding Tak Transparan, Habiburokhman Minta Publik Menginap di DPR Pantau Revisi KUHAP
Habiburokhman merasa geram karena dituding pembahasan revisi KUHAP ini bersama pemerintah tidak transparan.
Komisi III DPR: RKUHAP Mengatur Pelapor Bisa Mengadukan Penyidik atau Penyelidik ke Atasan
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menjelaskan bahwa pihaknya telah membuat aturan yang progresif dalam revisi KUHAP.
Ketua DPR Akui Belum Terima DIM RKUHAP dari Pemerintah
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani mengaku belum menerima Daftar Inventaris Masalah (DIM) Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) dari Pemerintah.
Mahasiswa Hukum Audiensi dengan Komisi III DPR, Bawa 21 Rekomendasi Terkait KUHAP
Audiensi ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan Pekan Progresif 2024 yang telah dilaksanakan pada 4??"9 November 2024.
DPR Akan Bahas RKUHAP pada Juni Besok, Ditargetkan Selesai Awal 2026
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokman menargetkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) bisa berlaku pada awal tahun 2026 mendatang.
Pembatasan Interaksi Jaksa dan Penyidik di RUU KUHAP Disorot Akademisi
Klausa yang mengatur interaksi antara jaksa dan penyidik yang hanya berjumlah satu kali tidak luput dari kritik. Pengaturan ini dianggap berpotensi menciderai keadilan.
Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Soroti RUU KUHAP Terkait Kewenangan Polisi
Fadil Alfathan, mempertanyakan penambahan kewenangan yang signifikan bagi polisi dalam draft Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP).
Eks Hakim MK Sebut Tidak Tepat Hapus Kewenangan Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi
Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Maruarar Siahaan mengatakan, penghapusan kewenangan kejaksaan dalam penyidikan perkara korupsi dan menyerahkan kewenangan ini pada Komisi Pemberantasan Korupsi