KUHP.

Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyepakati bahwa Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP) akan mengatur kewajiban proses pemeriksaan tersangka direkam dengan kamera pengawas (CCTV).

Langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat yang menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menerapkan pidana kerja sosial merupakan salah satu bentuk sanksi baru dalam KUHP.

Azizah Salsha teruskan proses hukum terkait fitnah isu selingkuh. Meski Ibunda Resbobb mohon maaf, Azizah ingin efek jera. Laporan telah diterima Bareskrim Polri.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum, Widodo memberikan sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketua DPR RI, Puan Maharani menanggapi temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan, bahwa 70,3% masyarakat Indonesia belum tahu jika DPR

Penguatan dominus litis dalam revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dinilai akan membuat penegakan hukum (gakkum) lebih efektif. Terlebih, dalam sistem hukum Indonesia, jaksa memegang kendali penuh

Revisi terhadap KUHAP dan KUHP perlu dilakukan secara selaras agar keduanya saling mendukung, terutama terkait dominus litis.

Menurut pakar hukum Suparji Ahmad, dampak yang bisa ditimbulkan adalah tidak tercapai apa yang diharapkan karena terganggunya sinkronisasi dan harmonisasi kinerja APH.