KUHP.

Ahli hukum pidana, Chairul Huda mengungkapkan, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang baru memiliki landasan falsafah 

Soal pasal penyiaran, Dewan Pers menyatakan masih ada waktu untuk dialog bahas KUHP.

Dewan Pers nilai KUHP baru berpotensi mengkriminalisasi jurnalis.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan bahwa pasal mengenai perzinahan adalah delik aduan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)

Bahkan, setelah diundangkan, KUHP baru akan berlaku pada tahun 2025.

Ketua KPK menanggapi hukuman minimal koruptor dipangkas dalam KUHP terbaru.

Dewan Pers menyayangkan keputusan tersebut diambil dengan mengabaikan minimnya partisipasi dan masukan masyarakat.